Karimun, gamawanews.com, Dalam 100 sehari kerja, banyak pihak yang menyesalkan cara aktifitas dan sikap yang diambil oleh Bupati Karimun Ing Iskandarsyah, yang dinilai lambat dan " Terkaes-Kaes " di dalam menumbuh-kemabangkan kemajuan pembangunan di Pulau Karimun dan Kundur sekitarnya secara umum.
Bupati Kabupaten Karimun lebih mementingkan kegiatan dan program kerja yang sifatnya serimonial saja, turun kelapangan dan bertemu langsung dengan warga masyarakat terkait ragam permasalahan dapat dihitung dengan jari dalam setiap bulannya.
Menurut beberapa warga ketika dijumpai dan diminta tanggapan Senin ( 02/06 ) secara acak dan tidak mau disebutkan namanya oleh gamawanews.com mengemukakan, kehadiran Media Cetak dan Media Online serta Elektronik, kesemuanya adalah Partner kerja, yang mengawasi Tupoksi Pemerintah Daerah yang bersifat Konstruktif kata Sumber.
Sungguhpun dikritik dan diberi beragam saran serta masukan yang Konstruktif, tetapi dimata Ing Iskandarsyah sepertinya hanya di baca, Pandang dan Dengar saja, tampa adanya tindakan nyata, jelas Sumber
Alasan devisit dan minimnya anggaran dana Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dijadikan senjata ampuh sebagai alasan untuk memperlambat ragam pembangunan infrastruktur, sementara dana cadangan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membayar Tunda Salur Tahun 2025 sebanyak Rp.76 Miliar, secara sepihak tanpa melibatkan DPRD sebahagiannya digunakan untuk membangun MPP ( Moll Pelayanan Publik ) penbelian 4 Truk Lori, Kontainer Sampah dan Exskapator, dan dana cadangan tersisa kurang lebih Rp.54 Miliar lagi, sebagaimana dikutif dari salah-satu Media Online lokal baru-baru ini ujar Sumber.
Jika cara kerja Ing Iskandarsyah yang " Terkaes-Kaes " seperti ini, wajar jika Pansus DPRD Kabupaten Karimun memberikan Raport Merah terkait Penyusunan RKPJ Tahun 2025 ucap Sumber.
Mulai dari Satu Kartu Untuk Semua, memaksakan diri terkait membangunan MPP ( Moll Pelayanan Publik ) sungguhpun telah dicoret Oleh Panggar DPRD Kabupaten Karimun yang bernilai puluhan miliar tetap dikerjakan, selama menjabat selaku Bupati, belum pernah melakukan rapat Koordinasi dengan para Kades yang tergabung didalam APDESI yang banyak dipertanyakan para Kades untuk membahas masaalah ADD dan DBH yang katanya akan dibayar melalui tunda salur dan entah kapan realisasinya, Masaalah Beasiswa para Mahasiswa yang berahir aksi damai, bocornya ponton kedatangan Dermaga Domestik Tanjung Batu Kundur, yang hanya disegel penggunaannya, tetapi kebocorannya tidak pernah diperbaiki, Stopnya IGD di Kecamatan Kundur Barat dan Belat karena minimnya anggaran dana, rusaknya jalan jambatan sungai Desa Kundur yang juga tidak mampu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dan hanya mengandalkan Swadaya warga, belum lagi Bantuan Dana MoU Publikasi dengan rekan Pers dan atau Wartawan selaku Partner Kerja, yang sampai saat ini juga masih menjadi tanda-tanya entah kapan akan direalisasikan pembayarannya serta masih banyak permasalahan lain, kesemuanya menjadi PR ( Pekerjaan Rumah ) Ing Iskandasyah yang jangan hanya dianggap angin lalu ungkap Sumber. ( Redaksi ).
Posting Komentar