Karimun, gamawanews.com, Sepertinya pada tahun 2025 ini, dengan tidak mau mengeluarkan dana guna membangun sarana dan prasarana publik, yang kedepannya mampu memberi PAD, anehnya saat ini Pemda Karimun, mencari celah, dengan tidak mengeluarkan dana dari Pemerintah Daerah, tetapi mampu memberi PAD, dari para pedagang kecil, jelas suasana ini merupakan cara naif didalam mendapatkan dana PAD ( Pendapatan Asli Daerah ).
Berapa banyak tempat objek wisata di Karimum, Kundur, Moro Ungar dan Buru serta Durai, jika dibenahi dan dibangun oleh serta dibina oleh SKPD terkait sesuai Tupoksi, jelas akan dapat memberi PAD yang tidak sedikit untuk setiap Bulannya,
Belum lagi masaalah KIR untuk kendaraan roda empat, seperti Oplet dan atau Lori, yang sudah hampir puluhan tahun tidak pernah lagi dilakulan pengujian dan peneriksaan ole Dishub, karena apa, Pemda Karimun tidal mampu untuk membeli peralatan yang ada keterkaitan untuk melakukan Kir, padahal dana yang diperoleh PAD untuk setiap bulannya bukan Sedikit, puluhan juta.
Demikian dikatakakan oleh Sumber Minggu ( 27/07 ) dan tidak mau disebutkan namanya, menurut Sumber, sepertinya di era Bupati Ing Iskandarsyah, masih juga bergantung kepada dana APBD Provinsi Kepri dan bagi Hasil dari APBN, tanpa ada inisiatif yang jelas untuk menambaj PAD, sampai masyarakat kecil seukuran Kantin Sekolah menjadi target PAD kata Sumber.
Apa Bupati mengetahui, berapa banyak UPT di Kecamatan, kerjanya hanya sebatas mengisi daftar hadir, seterusnya duduk cantik ngopi, setiap awal bulan melihat buku rekening apa gaji sudah masuk apa belum jelas Sumber Kesal.
Yang mebayar ASN dan PNS itu masyarakat pak Bupati, jangan biarkan mereka dimalas-malaskan karena ketidak-jelasan program kerja, ada kegiatan di Kecamatan, kesemuanya diambil alih oleh Kabupaten, sementara para ASN dan P3K di Kecamatan hanya sebatas melihat dan memandang saja, jadi dalam hal ini, Bupati wajib jeli menyilapinya ujar Sumber.
Jika tahi pertama Bupati mengeluh ketiadaan dana mingkin wajar, tapi jika tahun kedua, Bupati masij mengeluh ketiadaan dana, jelas perlu dipertanyakan, dan warga masyarakat akan menilai, bajwa Bupati dianggap tidak mampu untuk memimpin. Ungkap Sumber.
Pantauan gamawanews.com, agar Bupati Karimun tidak menjadikan Kantin sekolah sebagai abjek PAD, bila perlu kontrak kerja para pengelola kantin cukup antara pengelola dengan pihak sekolah, dan dana bantuan dari Kantin dapat membantu operasional dapur sekolaj guns pembelian gula, kopi dan indomi para guru. Karena untuk dijadikan PAD terlalu sangat kecil. ( Redaksi )
Posting Komentar