Karimun, Durai, Sanglar gamawanews.com, Sebagaimana-pemberitaan pada Media ini tertanggal Jum'at ( 13/11 ) dengan judul berita "Pemukiman Warga Tanjung Perai Desa Sanglar, Mayoritas Hutan Lindung, Keberadaan Bangunan Tanpa Surat" masyarakat sangat memohon kepada Khusus Anggota DPRD Kabupaten Karimun Dapil Durai dan atau Anggota DPRD sesuai bidang untuk menyikapi dilema yang sedang dihadapi terkait ketidak-jelasan tempat tinggal mereka yang diklaim oleh Pemerintah sebagai Hutan Lindung.
Menurut Awang salah-seorang warga Dusun Tanjung Perai Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Provinsi Kepri ketika dijumpai dan diminta tanggapan Senin ( 16/11 ) mengemukakan, sampai kapan Kami sebagai masyarakat terombang-rambing dengan keberadaan pemukiman tempat tinggal Kami yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai Hutan Lindung kata Awang.
Disini Kami sangat menghimbau kepada para Wakil Rakyat khususnya Dapil Durai, agar menyuarakan keluhan Kami, bahu-membahu dengan Pemerintah Daerah Karimun untuk meminta kepada Pemerintah Pusat agar khusus pemukiman warga dilakukan pemutihan jelas Awang.
Jika memang tidak memungkinkan, dilakukan pemutihan di lahan pemukiman warga, kemana warga akan dialokasikan ke tempat tertentu yang tidak termasuk dalam katagori Hutan Lindung ujar Awang.
Hal yang sama dikatakan Iwan masih warga Sanglar, menurut Iwan Kepada Bapak Bupati Karimun, mohon keluhan Kami Warga Sanglar didengar, Kami, saat ini Kami terombang-ambing Pak, sampai Kapan Bapak selaku Bupati membiarkan Kami seperti ini ucap Iwan.
Pantauan gamawanews.com dilapangan, apa yang dikeluhkan oleh warga Dusun Sanglar Kecamatan Durai sangat perlu ditindak-lanjuti oleh Pihak Kecamatan kepada Bupati Karimun dengan melibatkan DPRD Kabupaten Karimun, sehingga masalah tidak berlarut-larut. ( Redaksi )

Posting Komentar