Karimun, Durai, gamawanews.com warga masyarakat nelayan Kecamatan Durai yang terdiri dari warga nelayan Desa Telaga Tujuh, Semembang, Tanjung Kilang dan Sanglar menghimbau kepada BLH ( Badan Lingkungan Hidup ) Kabupaten Larimun, untuk mempercepat keluarnya Rekomendasi Kementerian LH ( Lingkungan Hidup )terkait UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ) yang telah lama diajukan.
Hampir 2 ( Dua ) tahun lebih SPBU MPP ( Mitra Petro Perkasa ) yang terletak di Jalan Kapten Muktar Pusat Kota Durai siap secara fisik yang disertai dengan beragam sarana dan prasarana pendukung, dan saat ini hanya menunggu Surat Rekomendasi UKL-UPL dari Kementerian LH yang telah lama diajukan oleh BLH Kabupaten Karimun.
Jika UKL-UPL sudah dikantongi. Pihak Pertamina siap mendistribusikan kuota solar ber-subsidi untuk Kecamatan Durai sebanyak 60 Ribu Liter, dan bensin ber-subsidi sebanyak 40 Ribu Liter, untuk masyarakat Durai melalui SPBU MPP.
Menurut beberapa warga nelayan Desa Telaga Tujuh, yang terdiri dari M.Randi, nelayan sekaligus anggota BPD Telaga Tujuh didampingi beberapa rekan lain, ketika dijumpai dan diminta tanggapan Rabu Siang ( 14/10 ) kepada gamawanews.com mengemukakan, Kita sangat kecewa dengan cara kerja BLH Kabupaten Karimun, sudah hampir 2 tahun SPBU MPP berdiri, beragam persyaratan sudah dikantongi oleh Pihak Pengelola Usaha, hanya Rekomendasi dari Kementerian LH terkait UKL-UPL yang telah cukup lama diajukan BLH, sampai saat ini belum ada kejelasan, bahkan komunikasi dengan Pihak Pengelola SPBU saja cukup jarang dilakukan oleh BLH, anehkan, dan dimana penyebap lambat keluar Rekom dari Kementerian LH kata M.Randi kesal.
Imbas dari leletnye cara kerja BLH, jelas telah " mengorbankan " banyak nelayan didalam beraktifitas melaut, karena sering putusnya stok solar yang diperjual-belikan dilapangan jelas Randi.
Sebentar lagi Kecamatan Durai akan dicanangkan sebagai Kampung Nelayan, sementara kuota jatah pembelian minyak saja masih diambil dari Kecamatan lain, sedangkan keberadaan SPBU di Durai yang awal berdirinya merupakan keinginan Pemerintah Daerah sendiri yang disambut oleh Pihak Ketiga mewujutkannya dipersulit pengoperasiannya ujar Randi
Hal yang sama dinyatakan Usman yang juga teman nelayan, menurut Usman, mungkin banyak pihak tidak percaya, dirinya ( Usman-Red ) sebagai nelayan umum berada diluar kelompok nelayan, cukup sering tidak kebagian minyak solar, alasan beberapa pengusaha lokal yang diberi amanah oleh Agen Pertamina di Moro tempat pengambilan bahan bakar solar, sering menyatakan Minyak Solar habis, solar tidak cukup, solar hanya diperuntukkan bagi anggota nelayan yang terdaftar saja, dan jika ketiadaan Minyak Solar, dirinya ( Usman-Red ) biasanya merubah profesi menjadi buruh bangunan, hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ucap Usman.
Jika SPBU MPP beroperasi, jelas semua pihak khususnya nelayan Durai akan kebagian dan dapat membeli minyak solar dengan HET ( Harga Eceran Tertinggi ) tanpa banyak pertanyaan ungkap Usman.
Ditempat terpisah Kades Telaga Tujuh Ashari, S.Sos sedikit berkomentar, dirinya ( Ashari-Red ) cukup bingung terkait cara kerja SKPD ( Struktur Kerja Perangkat Daerah ) di Karimun, semoga saja, keluhan para nelayan Durai tidak berlarut-larut, dan dapat terselesaikan secara arif dan bijak kata Ashari panggilan akrab sang Kades Telaga Tujuh.( Redaksi )
Posting Komentar